Kelompok 6 Pendidikan Pancasila kelas XI semester 1

Kelompok 6 Pendidikan Pancasila kelas XI  semester 1

DEMOKRASI BERDASARKAN UUD 1945

B. Perubahan UUD NRI Tahun 1945

Soal Pemantik

1.    Apa yang dimaksud dari amendemen?

2.    Apa saja proses perubahan UUD NRI 1945?

3.    Bagaimana jalannya amendemen UUD 19457

  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang lebih dikenal sebagai amendemen UUD 1945, terjadi dalam empat tahap antara tahun 1999 hingga 2002. Amendemen ini merupakan bagian penting dari proses reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia.

 

1. Pengertian Amendemen

       Amendemen merujuk pada proses resmi perubahan dokumen atau catatan, khususnya dalam konteks konstitusi suatu negara. Proses amendemen konstitusional ini dilakukan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan terkini suatu negara. Dalam konteks konstitusi, amendemen biasanya melibatkan perubahan yang lebih dari sekadar koreksi kecil, sering kali meliputi perubahan besar dalam struktur atau prinsip-prinsip hukum dasar negara.

            Konstitusional, sebagai kata sifat, berhubungan dengan konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Konstitusi itu sendiri adalah dokumen atau rangkaian prinsip-prinsip yang mengatur dan menetapkan struktur pemerintahan, prosedur, hak, dan kewajiban dalam suatu negara. Konstitusi sering kali dianggap sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara, memberikan kerangka kerja bagi semua undang-undang dan kebijakan lainnya.

a. Latar belakang amendemen UUD NRI Tahun 1945

            Latar belakang amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi sosial-politik yang berkembang. Berikut latar belakang amendemen tersebut.

1) Membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional.

2) Mewujudkan visi dan misi reformasi.

3) Mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara.

4) Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan.

5) Mengubah tata kelola negara agar lebih baik.

6) Memutakhirkan UUD secara tertulis.

7) Upaya memperbaiki arah perjalanan negara.

b. Maksud dan tujuan dari amendemen

            Maksud dan tujuan dari amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mengadaptasi konstitusi Indonesia agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan kontemporer negara, serta untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Berikut maksud dan tujuan dari amendemen.

1) Membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah.

2) Membuat pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang tidak multitafsir.

3) Mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar (executive heavy) sehingga presiden benar-benar dapat dikontrol.

4) Menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.

c. Pentingnya amendemen konstitusional

     Berikut pentingnya amendemen konstitusional.

1) Mempertahankan relevansi konstitusi.

2) Menguatkan demokrasi dan hak asasi manusia.

3) Menyesuaikan kekuatan dan struktur pemerintahan.

4) Menanggapi kebutuhan dan tantangan baru.

d. Kesepakatan dasar dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945

d. Kesepakatan dasar dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945

     mencakup beberapa prinsip dan pendekatan penting yang ditujukan untuk memperkuat dan memodernisasi konstitusi Indonesia. Berikut kesepakatan dasar tersebut.

1) Memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal.

2) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

3) Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

4) Perubahan dilakukan penambahan naskah (ameridemen).

5) Mempertahankan NKRI.

6) Menghilangkan penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

2. Proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945

     Tanggapan terhadap wacana perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945 tentu bervariasi, tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing individu atau kelompok terhadap kebutuhan dan kondisi saat ini di Indonesia. Ada yang mungkin mendukung perubahan tersebut dengan alasan untuk lebih memperkuat demokrasi, perlindungan HAM, atau mengatasi celah-celah dalam sistem pemerintahan. Namun ada pula yang mungkin skeptis atau menentang, khawatir perubahan bisa melemahkan aspek-aspek tertentu dari konstitusi atau dilakukan dengan motivasi politik yang kurang transparan.

          Mengenai prosedur perubahan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 37 UUD 1945 menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti, sebagai berikut.

a. Inisiasi usul perubahan

     Usul perubahan UUD dapat diajukan dalam sidang MPR jika didukung oleh paling sedikit satu per tiga dari jumlah anggota MPR. Hal ini berarti bahwa inisiatif untuk amendemen harus didasarkan pada dukungan yang signifikan dari anggota legislatif.

b. Pengajuan usul secara tertulis

     Setiap usul perubahan harus diajukan secara tertulis dan harus jelas mengenai bagian mana dari UUD yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Hal ini memastikan bahwa proses perubahan dilakukan dengan transparansi dan pertimbangan yang matang.

c. Kehadiran anggota MPR

     Adapun mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR harus dihadiri oleh paling sedikit dua per tiga dari jumlah anggota MPR. Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi yang luas dan representatif dari anggota MPR dalam proses pengambilan keputusan.

d. Persetujuan perubahan

     Putusan untuk mengubah UUD memerlukan persetujuan dari paling sedikit lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Persyaratan ini menegaskan perlunya konsensus yang luas di antara anggota MPR untuk melakukan amendemen.

e. Ketetapan tentang bentuk negara

     Pasal 37 UUD 1945 menegaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Hal ini merupakan bagian fundamental dari konstitusi yang mernpertahankan integritas dan kesatuan negara.

     Proses amendemen UUD 1945 yang ketat ini mencerminkan pentingnya memastikan bahwa setiap perubahan pada konstitusi dilakukan dengan pertimbangarı yang serius, melibatkan partisipasi luas dari perwakilan rakyat, dan menghormati prinsip-prinsip dasar negara.

3. Jalannya Amendemen UUD 1945

     Pada sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami empat kali amendemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 sampai 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berikut ini pelaksanaan amendemen UUD 1945 selama mengalami perubahan dalam amendemen.

a. Amendemen pertama UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999

       Pada amendemen pertama menerapkan terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

b. Amendemen kedua UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR (7-18 Agustus 2000)

            Setelah amendemen UUD 1945 pertama yang dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21 Oktober 1999. Sementara amendemen.kedua dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal.

            Pasal yang di amendemen terdiri atas Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20. Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 25A, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28 B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 281, Pasal 28J, Pasal 30, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

c. Amendemen ketiga UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR (1-9 November 2001)

            Amendemen ketiga UUD 1945 dilaksanakan pada Sidang Tahunan MPR 2001 pada tanggal 1-9 November 2001 yang menghasilkan perubatan ketiga UUD 1945. Inti dari amendemen UUD 1945 ketiga ini mencakup beberapa pasal dan bab mengenai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan lainnya.

            Pada amendemen ini meliputi 3 bab dan 22 pasal. Pasal yang diamendemen terdiri atas Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C.

d. Amendemen keempat UUD 1945 dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR (1-11 Agustus 2002)

            Perubahan keempat yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal 1-11 Agustus 2002 menjadi amendemen UUD 1945 terakhir dan belum dilakukan lagi hingga kini. Sebelumnya, forum MPR sudah melakukan tiga kali amendemen UUD 1945 yakni pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Adapun amendemen keempat UUD 1945 yakni 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Pasal yang diamendemen terdiri atas Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37.

4   Hasil Perubahan

          Amendemen merupakan kegiatan melakukan perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Dalam kegiatannya, dilakukan perbaikan atau pelengkapan pada beberapa rincian dalam UUD 1945 yang asli. UUD 1945 sebelum dilakukan amendemen memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. UUD 1945 mengalami empat kali amendemen. Hasilnya, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut hasil dari setiap amendemen.

a. Amendemen pertama UUD 1945

     Amendemen pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Hasilnya, ada sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 yang diamendemen.

     Perubahan fundamental yang terjadi pada amendemen pertama UUD 1945 yaitu sebagai berikut.

1) Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR.

2) Pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

b. Amendemen kedua UUD 1945

     Amendemen kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR pada 7-18 Agustus 2000. Ada 25 pasal yang mengalami perubahan atau tambahan. Selain itu ada 5 bab yang mengalami perubahan penting di beberapa bidang, yaitu sebagai berikut.

1) Otonomi daerah/desentralisasi.

2) Penegasan fungsi dan hak DFR.

3) Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia.

4) Sistem pertahanan dan keamanan negara.

5) Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

c. Amendemen ketiga UUD 1945

     Amendeman ketiga UUD 1945 berlangsung dalam Sidang Tahunan MPR, pada 1-9 November 2001. Ada 22 pasal perubahan/tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

1) Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis.

2) Perubahan struktur dan kewenangan MPR.

3) Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.

4) Mekanisme pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden.

5) Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah.

6) Sistem pemilihan umum.

7) Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan.

8) Perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung.

9) Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

10) Pembentukan Komisi Yudisial.

d. Amendemen keempat UUD 1945

          Amendemen keempat UUD 1945 berlangsung dalam Sidang Tahunan MPR pada 1-11 Agustus 2002. Ada 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, serta 2 perubahan dua bab.

          Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu sebagai berikut.

1) Pembukuan (preambule).

2) Batang tubuh.

3) Penjelasan.

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1) Pembukaan.

2) Pasal-pasal (sebagai ganti istilah batang tubuh).

Berikut perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

 

Perihal

UUD NRI Tahun 1945 Hasil Sidang PPKI

UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amendemen MPR

Sistematika

Pembukaan

Pembukaan

Penjelasan

Batang tubuh

Pasal-pasal (sebagai ganti istilah batang tubuh)

Bab 16 ,21,

Pasal 37, 73

Ayat, 49,120

Aturan tambahan 4 pasal,3 pasal

Aturan peralihan 2 ayat, 2 pasal

 

 

 

5. Dampak Perubahan atau Amendemen

     Berikut dampak positif dan negatif perubahan atau amendemen.

a. Dampak positif

       Amendemen UUD 1945 telah membawa sejumlah dampak positif terhadap tata kelola negara dan sistem demokrasi di Indonesia. Berikut beberapa dampak positif tersebut.

1) Penguatan demokrasi dengan perubahan seperti pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih representatif dan akuntabel.

2) Perlindungan hak asasi manusia termasuk pengakuan hak atas informasi, hak atas lingkungan yang sehat, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

3) Pemisahan dan keseimbangan kekuasaan menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

4) Desentralisasi dan otonomi daerah telah memungkinkan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah di Indonesia, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal mereka.

5) Penguatan lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi, memberikan mereka lebih banyak wewenang dan independensi dalam menjalankan fungsi mereka.

b. Dampak negatif

            Meskipun amendemen UUD 1945 telah membawa banyak perbaikan dalam sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia, berikut beberapa dampak negatif atau tantangan juga muncul sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut.

1) Kompleksitas administrasi dan pemerintahan.

2) Ketidakseimbangan sumber daya dan pembangunan.

3) Risiko korupsi pada tingkat daerah.

4) Kesulitan dalam mengamendemen UUD.

5) Polarisasi politik.

 

 Asesmen Formatif

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-5!

Dampak Positif dan Negatif Amendemen UUD 1945

       Dampak positif amendemen UUD 1945 yaitu menghilangkan pasal-pasal yang multitafsir pada UUD 1945, dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebelum diamendemen presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Setelah diamendemen presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Dengan demikian sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan hak pilih kita untuk memilih presiden secara langsung.

       Adapun dampak negatif amendemen UUD 1945, yaitu apabila dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya akan muncul aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

       Adanya amendemen UUD 1945 tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia telah mengarah menjadi negara yang lebih baik dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita bangsa Indonesia seperti termuat dalam Pembukaan UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1. Berikut merupakan dampak positif dari amendemen UUD 1945 yaitu ....

  a. memunculkan pasal yang multitafsir

b. tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman

c. lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat

d. memilih presiden dengan wakil dari dewan

 

2. Berilah tanda centang (✔) pada pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai berdasarkan teks tersebut!

Pernyataan

Tidak Sesuai

Dampak positif dari amendemen UUD 1945 yaitu dapat menyesuaikan UUD 1945 dengan perkembangan zaman.

Sebelum amendemen UUD 1945. rakyat, memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Cita-cita bangsa Indonesia terrat dalam Pembukaan UUD 1945.

Dampak positif dari amendemen aturan perundang-undangan yang mugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Sesuai

3. Berilah tanda centang (✔) pada pernyataan yang merupakan dampak negatif dari amendemen UUD 1945!

     Apabila dilakukan secara tergesa-gesa mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyulitkan rakyat.

     Ketika amendemen UUD 1945 dilakukan dengan kurang cermat, maka muncul aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

     Adanya amendemen UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia telah mengarah menjadi negara yang lebih baik.

     Adanya amendemen UUD 1945 menjadikan Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

4   Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam....

5. Terlepas dari dampak positif dan negatif amendemen UUD 1945, apa pengaruh amendemen UUD 1945 bagi bangsa Indonesia?

 

Tugas Kelompok

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok!

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa!

2. Bersama kelompok Anda lakukan identifikasi mengenai dampak positif dan negatif dari adanya amendemen UUD 1945 khususnya dalam bidang pendidikan!

3. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam bentuk PowerPoint! Kemudian presentasikan di depan kelas Anda!