Kelompok 1 Pendidikan Pancasila kelas XI semester 1

Kelompok 1 Pendidikan Pancasila kelas XI semester 1

1. Keterkaitan Antarsila Pancasila

Soal Pemantik

1. Apa keterkaitan antarsila dalam Pancasila?

2. Bagaimana contoh sikap atau perilaku keterkaitan antarsila Pancasila?

3. Apa saja yang perlu dilakukan dalam menerapkan sila-sila Pancasila?

Keterkaitan antarsila dalam Pancasila merupakan aspek penting yang menunjukkan bagaimana masing-masing sila tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk membentuk dasar ideologi dan nilai-nilai bangsa Indonesia.

1. Hubungan Keterkaitan Antarsila Pancasila

Berikut penjelasan tentang keterkaitan antarsila Pancasila.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memiliki peran utama dalam struktur nilai Pancasila dan menjadi fondasi bagi sila-sila lainnya. Peran dan pengaruh sila ini terhadap sila-sila lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Dasar moral dan etika (sila pertama)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber nilai moral dan etika yang universal. Hal ini mencerminkan pengakuan akan keberadaan Tuhan sebagai fondasi etis yang mengatur perilaku manusia. Maka dari itu dengan mengutamakan nilai ketuhanan, Pancasila menekankan pentingnya hidup berdasarkah nilai-nilai spiritual dan etika yang luhur.

2) Perilaku adil dan beradab (sila kedua)

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara langsung terkait dengan prinsip moral dan etika dari sila pertama. Mengakui keberadaan Tuhan mendorong manusia untuk berperilaku adil dan beradab terhadap sesama, menghormati martabat, dan hak asasi manusia.

3) Menghormati keberagaman dalam persatuan (sila ketiga)

Sila Persatuan Indonesia menjadi lebih berarti ketika didasari oleh penghormatan terhadap keberagaman yang diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan. Penghormatan terhadap sesama, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan, menjadi inti dari sila ini, yang juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika.

4) Demokrasi yang bijak (sila keempat)

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mencakup aspek kebijaksanaan yang tidak lepas dari nilai-nilai moral dan etika. Keputusan yang diambil melalui musyawarah dan perwakilan diharapkan mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, dengan menitikberatkan pada keadilan dan kebenaran.

5) Mencapai keadilan sosial (sila kelima)

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan yang diilhami oleh nilai-nilai ketuhanan. Sila ini memandu bangsa Indonesia untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi.

b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", memiliki peran penting dalam struktur nilai Pancasila dan memberikan kontribusi signifikan terhadap sila-sila lainnya. Berikut cara sila ini mendukung dan berkaitan dengan sila-sila lain dalam Pancasila.

1) Penghormatan terhadap martabat manusia (sila kedua)

Sila ini menekankan pentingnya menghormati martabat setiap manusia, yang merupakan prinsip dasar bagi keadilan dan peradaban. Hal ini menciptakan fondasi bagi masyarakat yang adil dan beradab, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan dengan keadilan.

2) Dukungan terhadap persatuan nasional (sila ketiga)

Dengan menekankan pada Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini secara langsung mendukung "Persatuan Indonesia". Penghormatan terhadap keragaman budaya, etnik, agama, dan sosial merupakan kunci untuk menciptakan dan memelihara persatuan nasional. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber konflik, tetapi lebih sebagai kekayaan yang memperkuat persatuan.

3) Memperkuat prinsip demokrasi (sila keempat)

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendapatkan dukungan dari prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks demokrasi, menghormati hak dan martabat setiap individu menjadi sangat penting. Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan bijak dan adil.

4) Mendukung keadilan sosial (sila kelima)

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat terkait dengan prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab. Perilaku adil dan beradab terhadap semua individu adalah prasyarat untuk mencapai keadilan sosial. Hal ini termasuk kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dari pemerintah dan institusi masyarakat.

c. Sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia", memiliki peranan krusial dalam memelihara kesatuan dan integritas bangsa Indonesia. Sila ini tidak hanya mencerminkan aspirasi untuk menjaga kesatuan wilayah dan bangsa, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya memupuk persatuan dalam keberagaman. Berikut sila ketiga mendukung dan berkaitan dengan sila-sila lain dalam Pancasila

1) Menghormati kemanusiaan dan keragaman (sila kedua)

Sila Persatuan Indonesia sangat terkait dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penghormatan terhadap martabat manusia dan penerimaan keragaman adalah dasar untuk membangun dan memelihara persatuan. Dengan menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, Persatuan Indonesia menjadi manifestasi nyata dari prinsip kemanusiaan dan keadilan..

2) Memperkuat demokrasi (sila keempat)

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan diperkuat oleh prinsip persatuan. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua suara, dari berbagai latar belakang dan daerah, didengar dan dihargai. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat mencerminkan kepentingan nasional yang lebih luas, dan bukan hanya kelompok tertentu.

3) Menjaga keadilan sosial (sila kelima)

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan yang dapat dicapai dengan lebih efektif dalam kerangka persatuan nasional. Persatuan membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan diarahkan untuk kesejahteraan semua bagian masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang mendukung pencapaian keadilan sosial.

d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menegaskan pentingnya prinsip demokrasi yang bijaksana dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Sila ini mengandung arti penting dalam konteks sosial dan politik Indonesia, dan berhubungan erat dengan sila-sila lain dalam Pancasila, sebagai berikut.

1) Menghormati hak dan martabat individu (sila kedua)

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat relevan dengan sila ini. Dalam praktik demokrasi, menghormati hak dan martabat setiap individu adalah esensial. Hal ini berarti setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dan melindungi hak asasi manusia serta martabat setiap warga negara tanpa diskriminasi.

2) Menjaga persatuan (sila ketiga)

Sila Persatuan Indonesia juga terkait erat dengan sila keempat. Dalam demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua suara dari berbagai latar belakang dan daerah di Indonesia didengar dan dipertimbangkan. Pendekatan musyawarah dan perwakilan yang bijaksana membantu menjaga persatuan dan kesatuan nasional dengan mengakomodasi keberagaman pendapat dan kepentingan.

3) Memberikan keadilan sosial (sila kelima)

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama yang harus dicapai melalui praktik demokrasi yang bijaksana. Kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan tidak hanya mengutamakan kepentingan mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak kelompok minoritas dan yang tidak berdaya, sehingga menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," merupakan puncak dan sintesis dari empat sila sebelumnya, menekankan pada pentingnya mewujudkan keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sila ini mengintegrasikan dan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila lainnya dalam Pancasila, sebagai berikut.

1) Aspek moral dan etika (sila pertama)

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral dan etika untuk keadilan sosial. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa menginspirasi prinsip-prinsip etis yang mengarah pada perlakuan yang adil dan berkeadilan bagi semua warga negara, tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka.

2) Menghormati kemanusiaan (sila kedua)

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah fondasi bagi pencapaian keadilan sosial. Dengan menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, keadilan sosial menjadi lebih dari sekadar konsep, melainkan praktik nyata yang menghargai dan melindungi setiap warga negara.

3) Menjaga kesatuan (sila ketiga)

Sila Persatuan Indonesia sangat relevan dalam konteks keadilan sosial. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, persatuan nasional menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dari masyarakat merasakan manfaat keadilan sosial, tanpa ada yang terpinggirkan atau diperlakukan secara tidak adil.

4) Menerapkan demokrasi yang adil (sila keempat)

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial melalui proses demokratis yang adil dan inklusif. Dengan memastikan bahwa semua suara terdengar dan kepentingan semua golongan dipertimbangkan, demokrasi yang sejati membantu mempromosikan keadilan sosial.

2. Contoh Sikap atau Perilaku Keterkaitan Antarsila Pancasila

Contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan keterkaitan antarsila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa contohnya.

a. Toleransi beragama (sila pertama dan kedua)

Sikap toleransi beragama adalah contoh konkret dari praktik yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut beberapa aspek sikap toleransi beragama mencerminkan kedua sila tersebut.

1) Menghormati kepercayaan agama orang lain (sila pertama)

Penghormatan terhadap kepercayaan agama orang lain mencerminkan esensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa dalam keberagaman cara beribadah dan berkeyakinan, setiap individu memiliki hak untuk menjalankan agamanya tanpa gangguan.

2) Tidak memaksakan keyakinan (sila pertama dan kedua)

Tidak memaksakan keyakinan pada orang lain adalah tindakan yang menghormati prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan individu, serta mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka sendiri.

3) Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lintas agama (sila kedua)

Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan lintas agama menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap kemanusiaan yang beradab. Hal ini menciptakan ruang untuk dialog, pemahaman, dan perdamaian antarumat beragama, yang merupakan manifestasi dari menghormati martabat dan hak asasi manusia, sejalan dengan sila kedua.

b. Kegiatan gotong royong (sila kedua, ketiga, dan kelima)

Kegiatan gotong royong merupakan contoh nyata dari aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, ketiga, dan kelima Pancasila. Kegiatan ini melibatkan kerja sama komunal dan saling membantu yang mencerminkan beberapa prinsip penting dari Pancasila, berikut penjelasannya.

1) Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua)

Kegiatan gotong royong menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap sesama. Dalam membantu sesama, baik dalam membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang menghadapi kesulitan, terwujud nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menekankan pentingnya berpe ilaky adil dan beradab dalam interaksi sosial.

2) Persatuan Indonesia (sila ketiga)

Gotong royong memperkuat ikatan sosial dan persatuan di antara masyarakat. Melalui kegiatan bersama ini, masyarakat dari berbagai latar belakang bisa bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan keragaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun persatuan dan solidaritas komunal.

3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima)

Dalam gotong royong, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari kerja sama tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial, di mana setiap anggota masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari hasil kerja bersama.

Kegiatan gotong royong tidak hanya membantu dalam menyelesaikan tugas atau masalah tertentu, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kerja sama, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan inti dari sila-sila Pancasila. Hal ini menjadi contoh nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam praktik sehari-hari, memberikan manfaat nyata baik bagi individu maupun komunitas.

c. Musyawarah untuk mufakat (sila kedua, keempat, dan kelima)

Praktik musyawarah untuk mufakat yang mencerminkan nilai-nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila merupakan contoh dari aplikasi prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan berbagai sila Pancasila saling terkait dan mendukung satu sama lain, berikut penjelasannya.

1) Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua)

Proses musyawarah memungkinkan setiap anggota keluarga atau rekan kerja untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka dengan cara yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap pendapat dan hak setiap orang untuk didengar, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang menghargai martabat setiap individu.

2) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila keempat)

Musyawarah untuk mufakat adalah esensi dari demokrasi yang deliberatif, di mana keputusan diambil berdasarkan diskusi dan konsensus, bukan melalui pemungutan suara mayoritas saja. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, di mana setiap anggota diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam pembuatan keputusan.

3) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima)

Melalui musyawarah, setiap keputusan diupayakan untuk mencapai manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan usaha untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial dalam kelompok atau masyarakat, di mana kepentingan bersama diutamakan.

d. Antidiskriminasi (sila kedua dan kelima)

Sikap antidiskriminasi sangat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila diaplikasikan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

1) Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua)

Menunjukkan sikap antidiskriminasi terhadap perbedaan suku, ras, agama, atau gender adalah manifestasi langsung dari prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menghormati martabat setiap individu dan mengakui bahwa setiap orang, tanpa memandang perbedaan tersebut, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil.

2) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima)

Sikap antidiskriminasi juga berkontribusi langsung pada pencapaian keadilan sosial. Dengan menentang diskriminasi dan mengupayakan kesetaraan, masyarakat bergerak menuju kondisi di mana setiap warga negara memiliki akses yang sama ke peluang, sumber daya, dan perlakuan adil, yang merupakan inti dari keadilan sosial.

e. Partisipasi dalam pemilu (sila keempat dan ketiga)

Partisipasi aktif dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan contoh nyata dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan ketiga Pancasila, yakni Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan persatuan Indonesia. Berikut penjelasan mengenai partisipasi dalam pemilu mencerminkan kedua sila tersebut.

1) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila keempat)

Berpartisipasi dalam pemilihan umum adalah bentuk langsung dari prinsip demokrasi. Setiap warga negara yang menggunakan hak suaranya turut serta dalam proses demokrasi yang bijaksana dan terstruktur. Melalui pernilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan mereka yang akan membuat keputusan penting atas nama mereka. Hal ini merupakan praktik konkret dari prinsip kerakyatan, di mana kebijakan dan kepemimpinan dipilih melalui proses musyawarah (pemilihan) yang melibatkan seluruh warga negara.

2) Persatuan Indonesia (sila ketiga)

Partisipasi dalam pemilu juga mendukung prinsip Persatuan Indonesia. Melalui pemilihan umum, warga negara dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan bersatu untuk menentukan masa depan negara. Proses ini memperkuat konsep bahwa, meskipun beragam, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama serta peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dengan berpartisipasi, warga negara menunjukkan komitmen mereka terhadap persatuan nasional dan proses demokratis.

Asesmen Formati

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-5!

Mengurai Konsepsi Gotong Royong dalam Pancasila

Jakarta (29/9)-Pancasila mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri setiap individu warga negara sejak usia dini. Salah satu nilai penting yang secara tersirat dalam ideologi Pancasila adalah nilai gotong royong.

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko, PMK), Yohan menjelaskan bahwa kata gotong royong berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Kata 'gotong' dipadankan dengan kata 'pikul atau angkat. Sementara kata 'royong' dipadankan dengan bersama-sama. Secara sederhana kata tersebut berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau dapat diartikan juga sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Hal itu, disampaikan Yohan saat membuka Kuliah Umum Yudi, Latif, Ph.Di dalam rangkaian kegiatan Sekolah Harmoni Indonesia (SHI) yang diadakan Pusat Studi-Islam dan Kenegaraan (PSIK)-Indonesia, secara virtual melalui zoom meeting, pada Selasa (29/9), "Jadi, gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk 'partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek, permasalahan, atau kebutuhan orang banyak di sekelilingnya," ujar Yohan.

Yohan mengatakan bahwa kegiatan kuliah umum Yudi Latif, Ph.D. yang membalas nilai-nilai Pancasila dan implementasinya, serta telah dilakukan secara berseri ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir masyarakat agar lebih mencintai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam paparannya, Yudi Latif, Ph.D. menyampaikan bahwa dasar dari semua komponen dalam Pancasila adalah gotong royong. Memang gotong royong tidak tercantum secara eksplisit dalam kelima sila Pancasila, namun, gotong royong merupakan inti sari dari dasar negara Indonesia tersebut. "Kelima nilai Pancasila harus diaktualisasikan berdasarkan nilai-nilai gotong royong. Sebagai contoh, pada sila pertama, yakni, prinsip ketuhanan, harus dilandasi jiwa gotong royong. Artinya, aktivitas ketuhanan harus mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, bersifat lapang, transformatif, serta mampu membina toleransi antarumat beragama," jelas Yudi Latif.

Pancasila tidak menghendaki ketuhanan yang saling menyerang, mengucilkan, dan mendominasi agama-agama yang lain. Selain itu, Yudi Latif, Ph.D. juga menekankan bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk bergotong royong. Diharapkan gotong royong lebih dari sekadar ikatan di dalam suku, namun juga antarkesukuan.

1. Salah satu nilai penting yang secara tersirat dalam ideologi Pancasila adalah nilai

a. gotong royong

b. kemandirian

c. keberanian

d. perpecahan

2. Berilah tanda centang (✔) pada pernyataan yang sesuai atau tidak sesuai berdasarkan teks tersebut!

Pernyataan

Sesuai

Tidak Sesuai

Pancasila mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dalam diri setiap individu warga negara sejak mereka dewasa.

Dasar dari semua komponen dalam Pancasila adalah gotong royong

Pancasila menghendaki ketuhanan yang saling menyerang, mengucilkan, dan mendominasi agama-agama yang lain.

3. Berilah tanda centang (✔) pada pernyataan yang benar!

Kata gotong royong berasal dari kata dalam bahasa Jawa yaitu 'gotong' dan 'royong'.

Gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk 'partisipasi pasif dari setiap individu

Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara sendiri-sendiri.

Gotong royong tidak tercantum secara eksplisit dalam kelima sila Pancasila

4. Kata 'royong' dalam bahasa Jawa dipadankan dengan kata bersama-sama

5. Jelaskan gotong royong dalam sila pertama Pancasila! 

Tugas Kelompok

Kerjakan tugas berikut secara berkelompok!

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswal

2. Bersama kelompok Anda lakukan kegiatan diskusi mengenal contoh nyata pengaplikasian keterkaitan antarsila Pancasila dalam bidang pendidikan!

3. Tuliskan hasilnya dalam bentuk PowerPointi Kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas Anda

3.2.a.8. Koneksi Antar Materi - Modul 3.2

 3.2.a.8. Koneksi Antar Materi - Modul 3.2

Tujuan Pembelajaran Khusus:

1) CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya.

2) CGP mampu membuat rencana perubahan secara rinci dengan menggunakan format BAGJA.

A. Koneksi Antar Materi

1) Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan ‘Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya’ dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah.

Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dapat menggunakan kerangka dari Green dan Haines (2016) yang memetakan 7 aset utama, (modal utama). Tujuh modal utama tersebut merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukenali sumber daya yang menjadi aset sekolah. 7 (tujuh) aset tersebut dapat saling beririsan satu sama lain dalam pemanfaatannya.

Kesimpulan tentang Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya / aset utama daerah / sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset (asset based thinking), selanjutnya memanfaatkan dan memberdayakan aset- aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid.

Berbekal pendekatan berbasis asset, maka implementasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu saya harus selalu berpikir positif, dan berusaha untuk bisa mengindentifikasi aset yang ada di kelas, sekolah dan masyarakat sekitar. Misalnya saya sebagai Guru PPKn, akan memanfaatkan aset murid saya yang sesuai kodrat dan zamannya anak-anak sekarang sebagai anak yang mengerti tentang teknologi, maka pembelajaran yang saya lakukan berbasis digital. Misalnya menggunakan sumber belajar dari internet dan media sosial seperti Youtube, Blog, Instagram, dan Facebook. Sebagian tagihan tugas siswa diminta dikumpulkan menggunakan digital, misalnya : poster, artikel atau video. Siswa bebas memilih media yang disukainya. Siswa diminta mengupload atau mengunggah tugasnya ke instagram atau media sosial yang dimilikinya kemudian diminta untuk subscribe chanel saya.

Pembelajaran tatap muka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah sebagai tempat pembelajaran di luar. Siswa diminta untuk melakukan wawancara dengan masyarakat yang berkaitan dengan materi PPKn seperti wawancara dengan Lembaga peradilan dan Kejaksaan, dan kepolisian di sekitar sekolah.

Tujuh modal tersebut meliputi: 1) Modal Manusia, 2) Modal Sosial, 3) Modal Politik, 4) Modal Agama dan Budaya, 5) Modal Fisik, 6) Modal Lingkungan / Alam, dan 7) Modal Finansial. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Modal sosial dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (trust) dan jaringan (networking) antara unsur yang ada di dalam komunitas / masyarakat. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial.

Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar, dan berfungsi untuk mengitegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku dan amalan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik, yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Modal budaya dijelaskan dari tiga hal, yaitu: 1) keadaan yang melekat dan mewujud, seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat; 2) keadaan konkret hasil cipta dan karya, seperli lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas; dan 3) sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu sekolah.

Modal fisik terdiri atas dua kelompok utama, yaitu: bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, pertemuan, ataupun pelatihan. Infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jaln, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Modal lingkungan / alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyaman hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Modal finansial berupa dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas.

Saya dapat mengimplementasikannya dengan mempertimbangkan dan mendayagunakan sepenuhnya seluruh modal aset tersebut untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi sekolah. Perubahan awal sebagai pioner, saya akan memulainya di kelas yang saya ampu, kemudian mengembangkannya di sekolah dan masyarakat setelah tersusun pada prakarsa perubahan.

2) Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas.

Pengelolaan sumber daya yang tepat akan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena lebih menjadi tolok ukur untuk memandang masa depan. Contoh : hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Bila kita sudah mampu mengindentifikasi 7 aset utama (modal utama), yaitu modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan / alam, dan finansial yang ada di sekitar lingkungan sekolah, maka itu dapat menjadi sumber kekuatan kita untuk merencanakan pembelajaran yang berpihak dengan murid. Misalnya kita harus tahu karakteristik murid dalam pembelajaran, kemudian fasilitas yang ada di sekolah, lingkungan sekitar sekolah yang bisa dijadikan sumber belajar, secara finansial mendukung pembelajaran berlangsung dengan lancar, termasuk agama dan budaya di sekitar lingkungan. Semua dapat kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran yang berpihak pada murid (pembelajaran yang berkualitas).

3) Hubungan dengan modul dengan modul lainnya yang Saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti Pendidikan Guru Penggerak.

Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara :

Salah satu alasan mengapa kita melakukan pendekatan berbasis aset karena kita ingin melakukan pembelajaran berkualitas dengan memanfaatkan aset yang ada sehingga dapat tercapai pembelajaran berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hadjar Dewantara.

Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak :

Salah satu peran Guru Penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya agar kita bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan mengetahui 7 aset yang ada di sekitar sekolah maka kita bisa melaksanakan peran kita sebagai Guru Penggerak.

Modul 1.3 Visi Guru Penggerak :

Untuk mewujudkan visi Guru Penggerak tentunya kita harus membuat pemetaan kekuatan kita yaitu 7 aset yang ada di sekitar sekolah agar kita bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan mencapai visi Guru Penggerak dan sekaligus tentunya mencapai visi misi sekolah.

Modul 1.4 Budaya Positif:

Salah satu aset manusia adalah murid, tentunya kita harus mengajarkan kepada semua peserta didik budaya positif, agar bisa diamalkan dan menjadi kebiasaan yang baik, dan tentunya akan sangat membantu tercapainya pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid.

Modul 2.1 Pembelajaran untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid :

Dengan mengindentifikasi aset yaitu murid, tentunya kita akan mengetahui karakteristik murid. Pembelajaran berkualitas dan berpihak pada murid dapat kita lakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan murid, yaitu readiness (kesiapan belajar murid), minat dan profil atau gaya belajar murid.

2.2 Pembelajaran Sosial Emosional:

Mengeksplorasi pentingnya Pembelajaran Sosial dan Emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis (well-being) secara optimal. Mengeksplorasi konsep Pembelajaran Sosial dan Emosional berdasarkan kerangka kerja CASEL (Collaborative for Academic, Social and emotional Learning) yang bertujuan untuk mengembangkan 5 (lima) Kompetensi Sosial dan Emosional (KSE), yaitu: 1) Kesadaran diri, 2) Manajemen Diri, 3) Kesadaran Sosial, 4) Keterampilan Berelasi, dan 5) Pengambilan Keputusan yang bertanggung Jawab. Mengeksploarasi pemahaman tentang konsep kesadaran penuh (mindfullness) sebagai dasar penguatan 5 Kompetensi Sosial dan Emosional (KSE). Mengeksplorasi implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 (empat) indikator, yaitu : 1) pengajaran eksplisit, 2) integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, 3) penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan 4) penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah.

2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik :

Coaching dengan alur TIRTA, seorang guru mengajak murid menggali potensi yang dimiliki. Guru diharapkan tidak memberikan solusi, tetapi menggali potensi murid. Murid bisa merancang sendiri solusi yang akan diambil. Jadi kompetensi dan peran kita sebagai seorang coach harus selalu dilatih, agar murid mampu menjadi coachee yang baik.

3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin :

Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan. Sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun bujukan moral. Guru yang memahami mekanisme pengambilan keputusan yang baik, maka seorang guru / pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal.

3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya :

Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset / modal utama di daerah / sekolahnya adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (wellbeing) dan bertanggung jawab.

4) Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini.

Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak menyadari ekosistem sekolah dan bahwa dengan pengelolaan tujuh aset (modal utama) dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa pada perubahan yang dicitakan oleh sekolah. Setelah mengikuti modul dan menyadari kaitan dengan materi-materi sebelumnya, saya lebih percaya diri untuk mengusung perubahan untuk pembelajaran yang membuat murid bahagia.

Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 ialah adanya perubahan mindset atau paradigma baru dalam berfikir dan bertindak menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan / aset. Adapun pemikiran yang sudah berubah pada diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini yaitu mulai berfikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi.

Mulai membuat program berdasarkan visi-misi dan kekuatan sekolah, sebelum membuat proyek / program untuk memecahkan masalah. Mulai berfokus pada aset untuk pengembangan sumber daya, sebelumnya fokus pada meminta / mencari bantuan orang lain. Mulai membiasakan diri dengan pertanyaan yang memberdayakan seperti “apa yang sudah berhasil?”, “bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil?”, “apa saja aset / kekuatan yang kita miliki?”, dan lain-lain.

B. Rancangan tindakan

Prakarsa Perubahan : Membudayakan Pembelajaran PPKn Berbasis digital pada murid.

Buat rancangan dengan model BAGJA

A. B-uat pertanyaan (Define)

Pertanyaan

Apa yang harus saya lakukan supaya murid terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital?

Jawaban : Pertama kali saya akan mempelajari pembelajaran berbasis digital, dengan membuat sumber pembelajaran berupa video Youtube, Blog dan Tiktok. Selanjutnya tagiahn tuags berupa catatn digital, laporan video praktikum.

Bagaimana cara supaya murid terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital?

Caranya dengan memberikan sumber belajar berbasis internet, tagihan yang berupa digital.

Mengapa murid harus terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital?

Karena murid zaman sekarang adalah zaman digital, sehingga kita harus melakukan pembelajaran berbasis digital agar tercapai pembelajaran yang berpihak pada murid.

B. A-mbil pelajaran (Discover)

Pertanyaan

Apa saja potensi peserta didik sehingga bisa dilaksanakan pembelajaran berbasis digital?

Jawab : Kemauan belajar yang tinggi, fasilitas Hp yang memadai, kuota dari Pemerintah (pada masa pandemi), sinyal bagus, dan tentunya anak zaman milenial pasti suka dengan IT, sehingga akan tercapai pembelajaran yang berpihak pada murid.

Survei apa yang harus kita lakukan sebelum merancang pembelajaran berbasis digital?

Jawab: Jumlah siswa yang memiliki Hp yang bisa dipakai untuk pembelajaran berbasis digital, kemampuan dalam menggunakan aplikasi seperti canva, pic art, kemudian menggunakan aplikasi edit video.

C. G-ali mimpi (Dream)

Pertanyaan

Harapan apa yang ingin diraih bila pembelajaran berbasis digital tercapai?

Jawaban : Harapan yang akan diraih adalah semua murid mempunyai skill (keterampilan) digital yang akan berguna pada jenjang pendidikan selanjutnya atau di tempat kerja.

Siapa yang akan dilibatkan dalam berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital?

Jawabannya : Yang akan saya ajak kolaborasi adalah Guru TKJ/Multimedia karena pelajaran tersebut sangat mendukung dengan program pembelajaran berbasis digital.

D. J-abarkan rencana (Design)

Langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital?

Jawaban: Langkah yang akan dilakukan :

Saya sebagai guru banyak berlatih di youtube

Saya membuat sumber belajar digital berupa Blog: Pendidikan.blogspot.com

Selanjutnya saya melakukan tagihan tugas digital, supaya murid bisa dan terampil dalam pembelajaran digital.

Apa indikator keberhasilan pelaksanaan pembelajaran berbasis digital?

Indikator keberhasilannya ialah adanya produk karya nyata berupa laporan digital. Murid bebas memilih media digital yang disukainya. Media berupa tulisan di blog, instagram atau video yang di upload di Google Drive atau Youtube.

E. A-tur eksekusi (Deliver)

Siapakah yang terlibat dan apa perannya masing-masing dalam mewujudkan rencana ini?

Kepala sekolah sebagai pimpinan managemen sekolah.

Guru TKJ/Multimedia yang akan mendukung rencana ini.

Wali kelas dan guru BK untuk berkolaborasi dalam melakukan tagihan.

Apa bentuk refleksi yang dilakukan murid dalam pembelajaran berbasis digital?

Jawaban: Guru menyediakan link jurnal refleksi model 4F atau 4P (model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway) untuk diisi oleh murid, sehingga guru mengetahui kendala dan kesulitan murid.

SMKN 03 MUKOMUKO

ANTARA MBS DAN SENTRLISTIK OTORITERISME

Oleh Junaidi*

SMKN 03 Mukomuko yang terletak di desa Lubuk Sanai kecamatan XIV koto adalah sekolah kejuruan yang mempunyai perkembangan yang cukup bagus dari segi jumlah siswa yang semakin lama semakin bertambah jumlah siswanya. Dari tahun ke tahun jumlah siswa terus meningkat. 

Namun perkembangan jumlah siswa tidak diikuti oleh peningkatan kualitas. Karena menurut penulis bertambahnya siswa di SMKN 03 Mukomuko tidak dimotivasi oleh tingginya disiplin sekolah, akan tetapi lebih dimotivasi oleh letak sekolah yang terletak di tepi jalan lintas, dekat pasar pagi dan pasar mingguan yaitu pasar pada hari Rabu. Yang lebih tidak enak kita dengar adalah mereka merasa enak sekolah di sini karena sering tidak belajar, gurunya jarang masuk dan tetap naik kelas dengan nilai yang bagus.

Bagi siswa yang kritis, malah ada yang pindah dari SMKN 03 ini ke SMKN 06 Mukomuko dengan alasan sering tidak belajar, padahal dia sudah jauh-jauh datang dari Penarik dan ngekos di Lubuk Sanai. Sikap kritis siswa juga ditunjukkan oleh demonstrasi siswa pada hari Jumat setelah acara kultum pada bulan September 2017. Mereka menuntut agar komite tidak dibayar penuh karena sering tidak belajar.

Tidak disiplinnya guru lebih disebabkan karena usulan guru tidak pernah diwujudkan oleh Kepala sekolah. Hal ini misalnya dalam pemilihan wakil kepala sekolah. Dalam Permendikbud tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah dinyatakan bahwa wakil kepala sekolah dipilih oleh pendidik. Ternyata kepala sekolah memilih wakil kepala sekolah dan ketua jurusan secara sewenang-wenang tanpa melihat fit and proper tes. Sebagian wakil dan ketua jurusan adalah guru honor yang tidak mempunyai progres report yang bagus. Ada wakil di SMKN 03 Mukomuko sekaligus menjadi kepala sekolah swasta, akhirnya manajemen tidak berjalan dengan semestinya

Penggunaan dana BOS dan komite juga tidak jelas peruntukannya yang tidak berdasarkan kebutuhan siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga guru dan siswa tidak merasakan manfaat dari dana BOS dan uang komite. Sejak tahun ajaran 2017/2018 guru PNS dan Guru Honda tidak mendapatkan tunjangan dari komite. Akhirnya pada awal Tahun 2018 Koperasi guru-guru SMKN 03 Mukomuko bubar alias mati. Padahal sudah kami rintis sejak tahun 2009. Begitu juga seksi sosial yang berasal dari potongan komite guru juga mati total. Menurut penulis tahun 2018 adalah tahun terburuk bagi kesejahteraan guru di SMKN 03 Mukomuko ini.

Manajemen berbasis sekolah (MBS) yang kita cita-citakan akan meningkat dengan total Quality Management serta Social based Manajemen . Akan tetapi itu semua hanya khayalan saja. Karena yang tercipta sekarang adalah manajemen sentralistik yang otoriter. Kiranya ini menjadi renungan bagi kita bersama, terutama kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu. LPMP Bengkulu, PGRI serta pembuat kebijakan di Propinsi Bengkulu agar lebih meningkatkan manajemen yang handal dalam pengelolaan pendidikan di kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu pada umumnya.

Fastabiqul Khairat

* Guru PPKn SMKN 03 Mukomuko

    Juara 1 Lomba guru penerima anugerah Konstitusi tingkat propinsi Bengkulu tahun 2018

    Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Imam Bonjol Padang 

ulang tahunku ke 46

terima kasih anak-anaku X AKa

terima kasih kue ultah utk aq

nih kuenya dah di potong

hbd p jun

selfi dulu sama anak-anak

surprise

ayo fial n soon

Soal MID Semester 1 PKn SMKn 03 Mukomuko Kelas x (PKN) Obyektif 1. Bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan…… a. Sejarah dan cita-cita d. agama dan kepercayaan b. suku bangsa dan bahasa e. adapt istiadat dan kebudayaan c. suku bangsa dan wilayah 2. Negara berasal dari kata the state (bahasa Inggris), kata de staat (bahsa Belanda), yang berarti sebagai kelompok yang lahir untuk………. a. mengatur kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya b. memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan pengaturannya c. menyelenggarakan keteraturan dan ketertiban masyarakat d. menyelenggarakan pemerintahan dengan kekuasaannya e. memenuhi segala kepentingan Negara 3. Negara merupakan suatu bentuk organisasi sebagaimana makhluk hidup lainnya yang dipengaruhi oleh hokum alam. Hal ini merupakan hakikat Negara menurut teori…………. a. sosiologis d. organis b. ikatan golongan e. hokum murni c. dua sisi 4. Asal mula Negara kesatuan Repoblik Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, menurut pendekatan sejarah adalah……… a. accupatie d. fusi b. cessie e. anexatie c. proklamasi 5. Menurut Johm Locke, perjanjian individu dengan individu untuk membentuk Negara dinamakan………. a. perjanjian masyarakat d. pacta sunt servanda b. pactum objektif e. pactum unionis c. pactum subjektionis 6. Pada hakikatnya, Negara adalah suatu organisasikekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Hal ini dikemukakan oleh……… a. Imanuel Kant d. Kranenburg b. Logeman c. JJ Rousseau c. Leon Duguit 7. Pada umumnya Negara merupakan organisasi masyarakat yang tidak dibentuk oleh…….. a. wilayah d. rakyat b. pemerintahan yang berdaulat e. pengakuan dari Negara lain c. kerjasama dengan Negara lain 8. Batas-batas wilayah suatu Negara pada umumnya terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan……. a. wilayah ekstrateritorial d. tempat perwakilan di luar negeri b. wilayah Negara tetangga e. wilayah territorial c. laut territorial 9. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu perbuatan atau urusan kekuasaan……… a. legislative d. eksekutif b. federatif e. yudikatif c. federalis 10. Pengakuan dari Negara-negara lain bukanlah merupakan unsur mutlak, artinya tidak merupakan unsure pembentuk Negara, tetapi sifatnya hanya…………….. a. konstitutif d. universal b. deklaratif e. subjektif c. esensial Essay 11. Jelaskanlah hakekat bangsa Indonesia! 12. Jelaskan hakekat Negara! 13. Uraikan unsure-unsur terbentuknya Negara! 14. Bagaimana bentuk Negara Indonesia menurut UUD 1945? 15. Tulislah tujuan Negara menurut pembukaan UUD1945!

Soal MID Semester 1 PKn SMKn 03 Mukomuko Kelas x (PKN) Obyektif 1. Bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan…… a. Sejarah dan cita-cita d. agama dan kepercayaan b. suku bangsa dan bahasa e. adapt istiadat dan kebudayaan c. suku bangsa dan wilayah 2. Negara berasal dari kata the state (bahasa Inggris), kata de staat (bahsa Belanda), yang berarti sebagai kelompok yang lahir untuk………. a. mengatur kelompok manusia dalam memenuhi kebutuhannya b. memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan pengaturannya c. menyelenggarakan keteraturan dan ketertiban masyarakat d. menyelenggarakan pemerintahan dengan kekuasaannya e. memenuhi segala kepentingan Negara 3. Negara merupakan suatu bentuk organisasi sebagaimana makhluk hidup lainnya yang dipengaruhi oleh hokum alam. Hal ini merupakan hakikat Negara menurut teori…………. a. sosiologis d. organis b. ikatan golongan e. hokum murni c. dua sisi 4. Asal mula Negara kesatuan Repoblik Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945, menurut pendekatan sejarah adalah……… a. accupatie d. fusi b. cessie e. anexatie c. proklamasi 5. Menurut Johm Locke, perjanjian individu dengan individu untuk membentuk Negara dinamakan………. a. perjanjian masyarakat d. pacta sunt servanda b. pactum objektif e. pactum unionis c. pactum subjektionis 6. Pada hakikatnya, Negara adalah suatu organisasikekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Hal ini dikemukakan oleh……… a. Imanuel Kant d. Kranenburg b. Logeman c. JJ Rousseau c. Leon Duguit 7. Pada umumnya Negara merupakan organisasi masyarakat yang tidak dibentuk oleh…….. a. wilayah d. rakyat b. pemerintahan yang berdaulat e. pengakuan dari Negara lain c. kerjasama dengan Negara lain 8. Batas-batas wilayah suatu Negara pada umumnya terdiri atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan……. a. wilayah ekstrateritorial d. tempat perwakilan di luar negeri b. wilayah Negara tetangga e. wilayah territorial c. laut territorial 9. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu perbuatan atau urusan kekuasaan……… a. legislative d. eksekutif b. federatif e. yudikatif c. federalis 10. Pengakuan dari Negara-negara lain bukanlah merupakan unsur mutlak, artinya tidak merupakan unsure pembentuk Negara, tetapi sifatnya hanya…………….. a. konstitutif d. universal b. deklaratif e. subjektif c. esensial Essay 11. Jelaskanlah hakekat bangsa Indonesia! 12. Jelaskan hakekat Negara! 13. Uraikan unsure-unsur terbentuknya Negara! 14. Bagaimana bentuk Negara Indonesia menurut UUD 1945? 15. Tulislah tujuan Negara menurut pembukaan UUD1945!